Trump Melawan Hakim

Perlawanan terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald J Trump terkait pelarangan masuknya imigran ke negeri Paman Sam itu tambah gencar. Tak hanya aktivis Hak Asasi Manusia, para pejabat hukum di beberapa negara bagian pun mulai berani mengambil kebijakan berbeda.

Dimulai dari negara bagian Washington, Jaksa Agung negara bagian Washington Bob Ferguson mengajukan tuntutan invalidasi perintah eksekutif dari Trump yang melarang pengungsi Suriah untuk masuk ke Amerika Serikat.

Ferguson menggambarkan larangan itu ilegal dan tidak konstitusional, karena merupakan bentuk diskriminasi terhadap manusia karena agama mereka. Kebijakan ini kemudian diikitu oleh sejumlah Jaksa Agung di beberapa negara bagian.

Pekan lalu, seorang hakim di Seattle juga menerbitkan keputusan sementara untuk menghadang kebijakan Presiden Donald Trump melarang perjalanan bagi warga dari tujuh negara Muslim.

Keputusan Hakim Federal James Robart ini punya dampak yang lebih nasional. Sehingga berlawanan dengan klaim pengacara pemerintah yang menyebutkan bahwa negara bagian Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat perintah eksekutif Trump.

Reaksi negatif kepada eksekutif ini membuat Donald Trump kesal. Trump menilai putusan dari Hakim James Robart itu sebagai sesuatu yang konyol. “Opini dari orang yang katanya seorang hakim itu, yang telah merenggut penegakan hukum dari negara kita, adalah perbuatan konyol yang akan segera dibatalkan!” tulis Trump di akun Twitter-nya,

“Saat sebuah negara sudah tidak bisa lagi bilang siapa yang bisa dan tidak bisa keluar masuk, terutama untuk alasan keamanan — itu masalah besar!” lanjut dia.

Sebelumnya, Amerika Serikat melarang masuk warga dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman masuk ke negeri ini dalam waktu 90 hari. Sedangkan pengungsi dari negara lain yang bukan Suriah, dilarang masuk ke Amerika selama 120 hari ke depan.

Kebijakan ini selain meicu protes besar di dalam negeri, jugamendapat perlawanan di negeri-negeri yang kena larangan masuk.

Gedung Putih melalui juru bicara Sean Spicer menyebut bahwa perintah eksekutif dari Trump, sesuai dengan hukum dan pantas diterapkan. Menurut Spicer, Kementerian Kehakiman akan meminta pengadilan federal untuk tidak mencampuri perintah ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *