Tentara Filipina Turun Gelanggang Perangi Narkoba

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mulai membuat siasat baru dalam menggempur kejahatan narkoba di negerinya. Setelah mengerahkan aparat Kepolisian Nasional Filipina, yang dalam operasinya selama tujuh bulan ini telah menewaskan ribuan orang –yang disebut sebagai penjahat narkoba, Duterte menyatakan akan melibatkan militer dalam operasi selanjutnya.

Duterte memang belum memastikan apakah kebijakan yang akan segera ditekennya itu berupa maklumat resmi ataukah berbentuk perintah eksekutif menyangkut otorisasi militer untuk bergabung dalam perang melawan kejahatan narkoba.

Yang pasti, militer akan dilibatkan lantaran narkoba sudah dinilai menjadi ancaman keamanan nasional, kendati Presiden belum merasa perlu menyatakan keadaan darurat terkait perang terhadap kejahatan narkoba.

Saya akan melibatkan AFP (Armed Forces of the Philippines, Angkatan Bersenjata Filipina), dan mengangkat isu narkoba sebagai ancaman keamanan nasional, sehingga saya bisa meminta militer membantu,” kata Duterte.

Senin ini (20/02), dikabarkan tentara Filipina akan membentuk satuan petugas (Satgas) untuk memerangi sindikat mafia narkoba. Batalyon ini bertugas membantu pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dalam memerangi kejahatan narkotika.

Kepala Agen Pelaksana Narkotika Filipina (PDEA)Isidro Lapena mengatakan, pasukan tentara hanya menyediakan bantuan dalam bentuk kampanye dan tidak melakukan patroli di pinggir jalan.

“Kami siap bekerja bersama PDEA. Satuan kerja memang belum terbentuk, tetapi kami bicara tentang jumlah batalyon tersebut,” ujar Kepala Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) General Eduardo Ano.

Eduardo mengatakan, sekitar 5 ribu angkatan bersenjata Filipina siap bergabung dalam satgas. Ia menekankan satgas ini hanya bertugas untuk menangani sindikat narkoba kelas kakap.

“Angkatan bersenjata akan membantu kepolisian dalam memberantas sindikat narkoba tingkat atas,” katanya.

Sebelumnya, pernyataan Duterte tentang rencana pelibatan militer dalam memerangi kejahatan narkoba ini merupakan respon atas desakan Kementerian Pertahanan Filipina.

Kementerian Pertahanan mendesak Presiden agar mengeluarkan perintah resmi untuk mengerahkan militer dalam perang melawan kejahatan narkoba, sekaligus mengejar polisi yang ikut bermain demi keuntungan pribadi.

Di sisi lain kebijakan memerangi narkoba ini mengundang reaksi negatif dunia internasional. Organisasi HAM, Human Rights Watch (HRW) memperingatkan Duterte bahwa melibatkan militer merupakan langkah yang keliru, karena militer Filipina memiliki rekam jejak membunuh orang-orang di luar hukum.

Namun Duterte menegaskan, dirinya tidak terlalu peduli pada pengedar dan pecandu narkoba. Dia malah mengakui telah meremehkan persoalan narkoba ketika pada awalnya menetapkan target 6 bulan untuk peperangan melawan narkoba. (tok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *