Mendagri Tetap Aktifkan Ahok

Akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan pertimbangan kepada kementerian Dalam Negeri terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama (Ahok) yang sedang menjalani persidangan terkait tuduhan penistaan agama.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, MA tak bisa memberikan fatwa atau pendapat karena proses persidangan Ahok sedang berjalan.

Dengan adanya surat itu, Tjahjo menegaskan memiliki dasar untuk tidak menon aktifkan Ahok. jahjo menegaskan keputusannya itu mengacu Pasal 83 tentang UU Pemerintah Daerah.

Pemberhentian sementara berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tjahjo siap diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri jika dia salah mengambil keputusan terkait status Ahok yang kini menjadi polemik.

“Kalau saya salah saya siap bertanggungjawab, saya siap diberhentikan. Siap karena ini yang saya pahami 2 tahun sebagai menteri,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Selasa, (21/02)

Tjahjo mengatakan, sikapnya itu juga didasari atas dakwaan Ahok yang terdiri dari dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Maka dari itu, Tjahjo menegaskan nasib Ahok sebagai Gubernur DKI harus terlebih mengacu tuntutan jaksa untuk memastikan pasal mana yang akan digunakan.

Keputusan ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Ia pun siap mempertanggungjawabkan keputusannya. (sos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *